PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu RayaPERATURAN DESA KALIMAS
NOMOR 2 TAHUN 2010T E N T A N G
PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI
SURAT MENYURAT DI DESA KALIMASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA KALIMAS,
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka otonomi desa dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Desa guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Kalimas, dipandang perlu sumber pendapatan yang berasal dari Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat yang dikeluarkan dan atau diketahui Kepala Desa Kalimas; |
| b. | bahwa untuk memungut iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Kalimas tentang Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa Kalimas Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya; | ||
| c. | bahwa untuk memungut iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Kalimas tentang Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa Kalimas Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya. | ||
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); |
| 2. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); | ||
| 3. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | ||
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); | ||
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | ||
| 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; | ||
| 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; | ||
| 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor ……. Tahun ……. tentang ……… (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun …….. Nomor …); |
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMAS
dan
KEPALA DESA KALIMASMEMUTUSKAN :
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA KALIMAS TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA KALIMAS. |
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Kalimas.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalimas.
3. Badan Permusyawaratan Desa Kalimas selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimas.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Kalimas.
5. Pendapatan Asli Desa adalah pemasukan Desa yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi Desa.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Kalimas.
7. Pelayanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Warga Masyarakat di Desa Kalimas.
8. Administrasi Surat Menyurat adalah suatu sistem pengaturan, penyusunan, pengarsipan dari surat-surat resmi yang dikeluarkan dan atau diketahui oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimas Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya.
9. Buku register surat menyurat adalah suatu buku yang dibuat secara terinci tentang nomor yang berurutan, nama warga masyarakat yang meminta pelayanan, isi surat resmi dan lain-lain dalam bentuk daftar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pungutan Desa adalah suatu pembayaran dari warga masyarakat / badan pada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa.
11. Warga Masyarakat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kalimas atau Warga Desa lainnya yang memerlukan pelayanan administrasi surat menyurat dari Pemerintah Desa Kalimas Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud Peraturan Desa ini adalah :
a. untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap surat menyurat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
b. untuk menumbuh kembangkan rasa kegotongroyongan masyarakat Desa;
c. menghimpun Pendapatan Asli Desa dari Iuran yang dikenakan kepada setiap warga masyarakat yang memerlukan pelayanan surat menyurat resmi dari Pemerintah Desa.
(2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah :
a. agar setiap warga masyarakat yang memerlukan surat menyurat resmi dari Pemerintah Desa, dapat dilayani dengan baik dan tercatat secara tertib dalam buku register administrasi surat menyurat Desa;
b. agar setiap warga masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. agar pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa terselenggara lebih baik.
BAB III
NAMA , OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN DESA
Pasal 3
Dengan nama Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa, dipungut kepada setiap Warga Masyarakat / badan yang memerlukan.
Pasal 4
(1) Objek pungutan Desa adalah jasa pelayanan atas pengaturan, pengawasan, dan pengendalian atas Pengelolaan Administrasi Desa;
(2) Tidak termasuk obyek Pungutan Desa, Warga Masyarakat yang dalam keadaan senyatanya tergolong keluarga miskin yang ada di Desa.
Pasal 5
Subjek Pungutan Desa adalah setiap Pelayanan atas Administrasi Surat Menyurat resmi yang dikeluarkan dan atau diketahui Kepala Desa.
BAB IV
BESARNYA TARIF
Pasal 6
(1) Setiap Pelayanan atas Administrasi Surat Menyurat yang dikeluarkan dan atau diketahui oleh Kepala Desa dikenakan Pungutan Desa dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Daftar berikut ini:
| NO. | JENIS SURAT | BESARNYA TARIF |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Surat Keterangan Kependudukan | Rp. |
| 2. | Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Rp. |
| 3. | Surat Keterangan Bepergian | Rp. |
| 4. | Surat Keterangan Pindah | Rp. |
| 5. | Surat Keterangan Kawin | Rp. |
| 6. | Surat Keterangan Kelakuan Baik | Rp. |
| 7. | Surat Pernyataan Tanah. 0,5 Ha Kebawah 0,5 Ha Keatas | Rp. Rp. |
| 8. | Surat Penyerahan Tanah | … % dari Harga Penjualan Tanah. |
| 9. | Surat Keterangan Izin Keramaian : a. Tanjidor b. Tanjidor/Band c. Orgen Tunggal | Rp. Rp. Rp. |
| 10. | Surat Rekomendasi Izin Gangguan. | Rp. |
| 11. | Pengisian Kartu Keluarga. | Rp. |
| 12. | Surat Keterangan Izin Usaha : a. Kelas A ( sampai dengan 5 juta ) b. Kelas B ( diatas 5 juta ) | Rp. Rp. |
(2) Besarnya tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini di pungut untuk setiap 1 (satu) surat yang diberikan pelayanan administrasi surat menyurat oleh Pemerintah Desa.
BAB V
SAAT PUNGUTAN DESA TERUTANG
Pasal 7
Saat pungutan Desa terutang adalah pada saat diberikannya Tanda Terima Pembayaran atau berupa Karcis Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa.
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8
(1) Pemungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa tidak dapat diborongkan;
(2) Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa dipungut dengan menggunakan Tanda Terima Pembayaran berupa Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 9
(1) Pembayaran Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa harus dilunasi sekaligus;
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10
Bagi Warga Desa yang belum melunasi Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat tersebut pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa ini, tidak akan diberikan pelayanan surat menyurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN DESA
Pasal 11
(1) Kepala Desa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat menyurat kepada Warga Masyarakat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya diberikan Warga Masyarakat yang dalam keadaan senyatanya memang benar-benar miskin atau tidak mampu membayar pungutan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 13
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Kalimas
pada tanggal
KEPALA DESA KALIMAS
NASIR
Diundangkan di …………
pada tanggal
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN,
…………………
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 NOMOR ……
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA KALIMAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA KALIMAS
A. UMUM
Dalam rangka otonomi Desa dan guna melaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, Pemerintah Desa Kalimas memerlukan dana guna membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di Desa. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat yang diwujudkan dengan bergotong royong membantu Desa, dengan membayar Pungutan Atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa Kalimas Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Dengan ditetapkannya Peraturan Desa di atas, setiap Warga Masyarakat yang meminta Pelayanan Surat Menyurat di Desa Kalimas berkewajiban untuk membayar Pungutan Desa. Penerimaan dari Pungutan Desa tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan blangko surat menyurat, alat tulis kantor, membuat atau mengetahui surat menyurat yang diminta Warga Masyarakat. Di samping itu, penerimaan pungutan Desa tersebut disisihkan untuk Kas Desa guna kepentingan pembiayaan rutin dan pembangunan di Desa Kalimas.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 :
Ayat (1) :
Angka 1 : Surat Keterangan Kependudukan adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas yang menyatakan Warga Masyarakat yang bersangkutan benar-benar penduduk Desa Tanjung Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
Angka 2 : Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang akan mengurus KTP di Kantor Camat.
Angka 3 : Surat Keterangan Bepergian adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang akan bepergian ke luar Desa.
Angka 4 : Surat Keterangan Pindah adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang akan pindah ke luar Desa.
Angka 5 : Surat Keterangan Kawin adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan khusus bagi yang beragama Islam.
Angka 6 : Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang benar-benar berkelakuan baik di Desa, guna melamar pekerjaan, meneruskan sekolah dan keperluan lainnya.
Angka 7 : Surat Pernyataan Tanah adalah Surat yang dibuat oleh Warga Masyarakat yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dikuasai dan dikerjakannya, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa.
Angka 8 : Surat Penyerahan Tanah adalah Surat yang dibuat oleh Warga Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) belah Pihak yakni Pihak yang menyatakan bahwa benar telah menyerahkan sebidang tanah kepada Pihak yang Menerima Penyerahan atas tanah tersebut, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa.
Angka 9 : Surat Keterangan Izin Keramaian adalah Surat Izin yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang akan melaksanakan pesta perkawinan dan keramaian lainnya yang dihibur oleh tanjidor, band ( musik ) dan organ tunggal
Huruf a : Tanjidor adalah sekumpulan grup kesenian yang memainkan alat musik tiup dan alat musik yang ditabuh saja atau yang disertai alat musik elektronik dan penyanyi.
Huruf b : Band adalah sekumpulan grup kesenian sebagaimana dimaksud pada pengertian pada huruf a di atas dan sekumpulan grup kesenian yang menggunakan alat musik tabuh, gitar, orgen dan perlengkapan lainnnya disertai penyanyi.
Huruf c : Orgen Tunggal adalah hiburan kesenian yang menggunakan alat musik orgen dan disertai penyanyi.
Angka 10 : Surat Rekomendasi Izin Gangguan adalah Surat yang dikelaurakan oleh Pemerintah Desa Kalimas kepada Warga Masyarakat yang akan mengurus Surat Izin Gangguan atas Kegiatan usaha yang dilaksanakannya.
Angka 11 : Pengisian Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga, yang formulirnya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Angka 12 : Surat Keterangan Izin Usaha adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimas yang memberikan izin kepada Warga Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan usaha di Desa Kalimas.
Huruf a : Surat Keterangan Izin Usaha Kelas A adalah golongan Pengusaha yang mengajukan Izin dengan permodalan usaha sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
Huruf b : Surat Keterangan Izin Usaha Kelas B adalah golongan Pengusaha yang mengajukan Izin dengan permodalan usaha di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 :
Ayat (1) : Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pungutan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
PERATURAN KEPALA DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA KALIMAS
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN
ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
DI DESA KALIMAS
KEPALA DESA KALIMAS,
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan terhadap Pungutan Desa dimaksud; | ||
| b. | bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. | ||||
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; | ||
| 2. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); | ||||
| 3. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | ||||
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); | ||||
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | ||||
| 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; | ||||
| 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; | ||||
| 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor … Tahun …. tentang ….. (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun …… Nomor …); | ||||
| 9. | Peraturan Desa Kalimas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pungutan Atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun …… Nomor …); | ||||
| M E M U T U S K A N : | ||
| Menetapkan | : | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA KALIMAS NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA KALIMAS. |
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Kalimas;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalimas;
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Kalimas;
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Kalimas;
5. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Kalimas;
6. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Kalimas yang bersifat menetapkan;
7. Pendapatan Asli Desa adalah pemasukan Desa yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi Desa;
8. Bendaharawan Desa adalah Aparat Desa Kalimas yang diangat oleh Kepala Desa Kalimas untuk membukukan administrasi keuangan Desa setiap Penerimaan dan Pengeluaran Desa Kalimas;
9. Pungutan Desa adalah suatu pembayaran dari warga masyarakat pada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa;
10. Pelayanan adalah suatu jasa yang diberikan Pemerintah Desa kepada Warga Masyarakat di Desa Kalimas;
11. Administrasi Surat Menyurat adalah suatu sistem pengaturan, penyusunan, pengarsipan dari surat-surat resmi yang dikeluarkan dan atau diketahui oleh Kepala Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalimas;
12. Buku register surat menyurat adalah suatu buku yang dibuat secara terinci tentang nomor yang berurutan, nama warga masyarakat yang meminta pelayanan, isi surat resmi dan lain-lain dalam bentuk daftar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Tahun yang bersangkutan adalah tahun yang sama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimas;
14. Surat Tagihan adalah surat yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kalimas atas keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pembayaran Sewa Tanah Kas Milik Desa Kalimas;
15. Surat Teguran adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada Petugas Pemungut yang melalaikan penyetoran Pungutan Desa kepada Bendaharawan Desa;
16. Petugas Pemungut adalah Petugas yang ditunjuk Kepala Desa untuk melaksanakan Pemungutan atas Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa Kalimas;
17. Tanda Terima adalah surat tanda bukti pembayaran Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat menyurat di Desa Kalimas;
BAB II
JENIS DAN MACAM SURAT SERTA BESARNYA TARIF
Pasal 2
(1) Jenis dan macam surat yang dikeluarkan dan atau diketahui oleh Pemerintah Desa Kalimas adalah sebagai berikut :
a. Surat Keterangan Kependudukan;
a. Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Surat Keterangan Bepergian;
c. Surat Keterangan Pindah;
d. Surat Keterangan Kelahiran / Kematian;
e. Surat Keterangan Kawin;
f. Surat Keterangan Kelakuan Baik;
g. Surat Keterangan Pindah Wilayah;
h. Surat Pernyataan Tanah;
i. Surat Penyerahan Tanah;
j. Surat Pernyataan/Perjanjian Sewa Tanah;
k. Surat Izin Keramaian;
l. Surat Rekomendasi Izin Gangguan;
m. Kartu Keluarga;
n. Surat Izin Usaha;
(2) Bentuk dan format isian serta pedoman pembuatan surat menyurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk huruf a, b, c, g, h, i, j, k, l., m dan o sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, I, VII, VIII, IX, dan X, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan ini;
(3) Bentuk dan format isian untuk huruf d, e, f dan n sebagaimana formulir yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait.
(4) Surat-surat lain yang diminta oleh warga masyarakat untuk dibuatkan dan atau diketahui selain ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilayani oleh Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Besarnya Tarif Pelayanan atas Surat menyurat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pungutan Atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa;
(6) Pembayaran atas pelayanan surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, diatur menurut ketentuan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa.
BAB III
PETUGAS PEMUNGUT
Pasal 3
(1) Petugas Pemungut melaksanakan pemungutan kepada Warga Masyarakat yang meminta pelayanan Surat Menyurat kepada Pemerintah Desa;
(2) Penunjukan Petugas Pemungut dalam bentuk Tim dengan susunan personalia terdiri dari Koordinator/Penanggung Jawab dan Pembantu Koordinator, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
BAB IV
TANDA TERIMA PEMBAYARAN
Pasal 4
(1) Tanda Terima Pembayaran Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa dibuat dan digandakan Pemerintah Desa dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini;
(2) Tanda Terima Pembayaran dibuat dan digandakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan target Penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun yang bersangkutan dan diberi Nomor Urut, dibubuhkan Cap, serta ditanda tangani oleh Kepala Desa;
(3) Tanda Terima Pembayaran diserahkan kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk.
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 5
(1) Kepala Desa menyampaikan Pengumuman kepada Warga Masyarakat, akan dilaksanakan Pemungutan atas pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa;
(2) Warga masyarakat yang meminta Pelayanan Surat Menyurat kepada Pemerintah Desa, wajib membayar secara sekaligus untuk setiap surat yang diminta, kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk;
(3) Bagi Warga Masyarakat yang telah melunasi kewajibannya, Petugas Pemungut memberikan Tanda Terima Pembayaran.
Pasal 6
(1) Petugas Pemungut yang menerima pembayaran Pungutan atas Pelayanan Administrasi surat menyurat di Desa, menyetorkan uang yang diterimanya kepada Bendaharawan Desa;
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya Pembayaran Pungutan atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa;
(3) Bagi Petugas Pemungut yang melanggar ketentuan ayat (2) Pasal ini, diberikan Surat Teguran tertulis oleh Kepala Desa;
(4) Bagi Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Teguran, sudah harus menyetorkan Pungutan yang diterimanya kepada Bendaharawan Desa;
(5) Bagi Petugas Pemungut yang melanggar ketentuan pada ayat (4) Pasal ini, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Petugas Pemungut dan diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 7
Kepala Desa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pungutan Atas Pelayanan Administrasi Surat Menyurat di Desa kepada Warga Masyarakat yang dalam keadaan senyatanya memang benar-benar miskin atau tidak mampu membayar pungutan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) Keputusan ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Kalimas
pada tanggal
KEPALA DESA KALIMAS
NASIR
Diundangkan di …………….
pada tanggal
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN,
………………….
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 NOMOR …….
BERITA DESA KALIMAS TAHUN 2010 NOMOR 2
LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA KALIMAS
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : ……………………………
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA KALIMAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA KALIMAS
![clip_image003[1]](http://lh3.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PXxi8dv4I/AAAAAAAAAUw/aPp4ajfg7eo/s1600-h/clip_image00313.jpg "clip_image003[1]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN
NOMOR: /SKP/……./2010
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalimas Kecamatan Sei Kkakap, dengan ini menerangkan bahwa :
1. Nama lengkap :
2. Tempat, tgl. Lahir (Umur):
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
7. Alamat : Rt. …../ Rw. …… Dusun : …………. Desa ………. Kec. …………..
8. Keterangan :
a. bahwa yang namanya tersebut di atas sampai saat ini, adalah benar Penduduk Desa ……. Kecamatan …… Kabupaten Kubu Raya;
b. bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan masih dalam proses;
c. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal : ………………………………………………
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.
Dibuat di ……………………….
pada tanggal
Kepala Desa ……………….. ,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA DESA …………………
NOMOR : … TAHUN 2010
TANGGAL : …………………………….
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ………..NOMOR…TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA …………………..
 |
![clip_image003[2]](http://lh3.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PYJVGeFPI/AAAAAAAAAVA/NAVTTovLGDk/s1600-h/clip_image00323.jpg "clip_image003[2]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
SURAT PENGANTAR KTP
N0. : 474.4/ /Pem.
1. Nomor Register Desa :
2. Nama Lengkap :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat , tgl. Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Status Perkawinan : Belum / Kawin / Pernah Kawin *)
7. Kewarganegaraan : Indonesia / Asing *)
8. Agama :
9. Alamat :
a. Rt./Rw. :
b. Dusun :
c. Desa :
d. Kecamatan :
10. Keterangan :
a. KK Nomor :
b. Permohonan : Baru / Penggantian *)
………………, …………… 200…
Kepala Desa ……………… ,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu..
LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA DESA ………………
NOMOR : … TAHUN 2010
TANGGAL : ………………...
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ……..NOMOR …TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA …………………………...
![clip_image003[3]](http://lh4.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PYV3Bhi7I/AAAAAAAAAVI/G6Gadrcf8Eo/s1600-h/clip_image00333.jpg "clip_image003[3]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
SURAT KETERANGAN BEPERGIAN
Nomor. : ...../ / /2010
----------Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa …… Kecamatan …….., dengan ini menerangkan : ---------------------------------
1. Nama lengkap :
2. Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
3. Tempat, tanggal lahir (Umur) :
4. Kewarganegaraan : INDONESIA.
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Status Perkawinan : Belum Kawin / Kawin / Pernah Kawin *)
8. Alamat / tempat tinggal : RT. /RW.
Dusun:
Desa …………….. Kecamatan …………… Kabupaten Kubu Raya.
9. Alamat yang dituju :
10. Keperluan :
11. Lamanya bepergian :
12. Keterangan lain-lain :
a. Yang bersangkutan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini adalah benar Penduduk Desa …….. Kecamatan …….. Kabupaten Kubu Raya, dengan alamat sebagaimana tercantum pada angka 7 di atas.
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:
c. Barang yang dibawa adalah perlengkapan pakaian seperlunya.
d. Surat Keterangan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali jalan saja, dan sebagaimana tercantum pada angka 10 sesuai dengan alamat yang dimaksud di atas.
e. Bilamana yang bersangkutan telah sampai di tempat tujuan yang dimaksud, agar segera melaporkan diri kepada Pihak yang berwajib/berwenang setempat.
---------- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----------------------------------
Dikeluarkan di ……………..
pada tanggal ………………..
Kepala Desa ……………………,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu..
LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA DESA ………………….
NOMOR : …...TAHUN2010
TANGGAL : …………………………..
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA………… NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ……………………...
![clip_image003[4]](http://lh5.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PYpUpIrEI/AAAAAAAAAVQ/VirBvIKxyZg/s1600-h/clip_image00343.jpg "clip_image003[4]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
………, …………………. 2010
Nomor : Kepada
Sifat : Biasa. Yth. Bapak Kapolsek …….
Perihal : Keterangan Kelakuan Baik. di-
T e m p a t.-
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ………, menerangkan bahwa: -----------------------------------------------
1. Nama lengkap :
2. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Kewarganegaraan : Indonesia.
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Status Perkawinan : Belum Kawin/ Kawin / Pernah Kawin *)
8. Pendidikan terakhir :
9. Alamat : Rt/Rw. :
Dusun :
Desa :
Kecamatan :
10. Nomor KTP :
11. Keterangan :
a. bahwa yang namanya tersebut di atas sampai saat ini adalah benar Penduduk Desa ……. Kecamatan …….. dengan alamat sebagaimana tercantum pada angka 8 di atas.
b. bahwa selama ini, yang bersangkutan menunjukkan Kelakuan Baik, tidak tersangkut perkara pidana dan atau gerakan terlarang.
c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dimaksud, akan digunakan yang bersangkutan untuk : ……………………………………...
Demikian Surat Keterangan ini diberikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.
Kepala Desa ………… ,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA DESA ……………………..
NOMOR : …. TAHUN 2010
TANGGAL : ……………………….
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ……….NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ……………………..
 |
![clip_image003[5]](http://lh6.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PY_jIgu0I/AAAAAAAAAVg/b8FwtD8zuNM/s1600-h/clip_image00353.jpg "clip_image003[5]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
SURAT KETERANGAN PINDAH WILAYAH
Nomor. : ..../ /……../ /2010
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ……… Kecamatan …………….……, menerangkan bahwa : ------------------------
1. Nama lengkap :
2. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Kewarganegaraan : Indonesia.
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Alamat tinggal :
a. Rt/Rw :
b. Dusun :
c. Desa :
d. Kecamatan :
e. Kabupaten :
9. Dokumen Kependudukan :
a. Kartu Keluarga :
(1) Nomor seri :
(2) Tanggal :
b. Kartu Tanda Penduduk :
(1) Nomor :
(2) Tanggal :
10. Keterangan :
a. bahwa yang namanya tersebut di atas adalah benar Penduduk Desa ……. Kecamatan …….. Kabupaten Kubu Raya, dengan alamat sebagaimana tercantum pada angka 8.
b. bersama surat keterangan ini, terlampir persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :
(1) Surat Keterangan Untuk Nikah, Model N. 1
(2) Surat Keterangan Asal Usul, Model N. 2
(3) Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Model N. 4
(4) Surat Izin Orang Tua, Model N. 5
c. Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini, pihak kami menyerahkan atau menguasakan kepada pihak yang berwenang untuk menikahkan Warga kami yang namanya tersebut di atas di:
(1) Desa :
(2) Kecamatan :
(3) Kabupaten :
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.
Dikeluarkan di ………….
pada tanggal ……………
Kepala Desa ……….. ,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN VI : PERATURAN KEPALA DESA ……………..
NOMOR : …. TAHUN 2010
TANGGAL : …………………..
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA …………NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA …………………………………...
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : --------------------------------------------
PERTAMA : Nama :
Umur :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut : -----------
a. Saya telah mengerjakan / menguasai sebidang tanah Negara.
b. Penguasaan tanah terebut telah Saya lakukan berturut-turut sejak tahun………….
c. Tanah tersebut terletak di :
RT / RW. :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Sambas.
d. Luas tanah tersebut lebih kurang : M2.
e. Batas-batasnya :
Sebelah Utara ukuran : M berbatasan dengan……..
Sebelah Selatan ukuran : M berbatasan dengan …….
Sebelah Barat ukuran : M berbatasan dengan …….
Sebelah Timur ukuran : M berbatasan dengan …….
f. Riwayat asal-usul tanah tersebut : …………………………………………..
KEDUA : 1. a. Nama :
b. Umur : …..Tahun.
c. Pekerjaan :
d. Alamat :
2. a. Nama :
b. Umur : ….. Tahun.
c. Pekerjaan :
d. Alamat :
Sebagai Saksi-Saksi yang mengatahui benar bahwa Saudara ………………………………….(yang namanya tersebut di atas) telah menguasai/mengerjakan sebidang tanah negara seperti diuraikan di atas sejak tahun ………
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut di muka Hakim dan dicabut Hak atas tanah tersebut tanpa ganti rugi apapun.
……….., ……………..200..
|
Yang Membuat Pernyataan,
(NAMA JELAS)
Para Saksi :
1. NAMA JELAS (…………………………………..)
2. NAMA JELAS (…………………...…………...…)
Mengetahui:
Kepala Desa ……….. ,
(NAMA JELAS)
LAMPIRAN VII : PERATURAN KEPALA DESA ……………….
NOMOR : …. TAHUN 2010
TANGGAL : …………………..
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA………… NOMOR .. TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ……………………..
 |
SURAT PENYERAHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : ---------------------------------------
I. Nama :
Umur :
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Yang Menyerahkan).
II. Nama :
Umur :
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Yang Menerima Penyerahan.
Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------
a. PIHAK PERTAMA menyatakan memiliki sebidang perwatasan …………………………………………seluas……………….M2,
terletak di Rt. ………./Rw. ………Desa ……….. Kecamatan ……………, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara ukuran : . … M berbatasan dengan……………...
Sebelah Selatan ukuran : …. M berbatasan dengan ……………..
Sebelah Barat ukuran : …. M berbatasan dengan ……………..
Sebelah Timur ukuran : …. M berbatasan dengan ……………..
b. Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyatakan menyerahkan tanah pada huruf a di atas kepada PIHAK KEDUA, sebaliknya PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Penyerahan dari PIHAK PERTAMA..
c. Atas Penyerahan tanah tersebut pada huruf b di atas, PIHAK KEDUA memberi ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sejumlah uang RP…………………..(………………………….) dan telah diterima sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan Surat Penyerahan ini berlaku sebagai Kuitansi /Tanda Penerimaan uang.
d. Dengan adanya serah terima tersebut pada huruf b dan c di atas, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada tanah tersebut beralih dari tanggung jawab PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
e. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tanah yang diserahkan tersebut pada huruf a, tidak dalam keadaan sengketa dengan Pihak lain dan dalam keadaan tidak menjadi jaminan hutang kepada Pihak manapun juga.
Demikian Surat Pernyerahan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak ada unsur tekanan ataupun paksaan dari piahk manapun juga, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………., ………………200..
Yang Menerima Penyerahan, Yang Meyerahkan,
|
(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)
Para Saksi :
1. NAMA JELAS (……………….…………………..)
2. NAMA JELAS (……………………………......…)
Mengetahui:
Kepala Desa ………………. ,
(NAMA JELAS)
MPIRAN VIII : PERATURAN KEPALA DESA …………………
NOMOR : ….. TAHUN 2010
TANGGAL : ……………………
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ………………NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ……………………………………...
 |
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH/RUMAH *)
----------- Yang bertanda tangan di bawah ini, kami masing-masing : ------
I. 1. Nama : …………………………………………
2. Umur : …………………………………………
3. Kewarganegaraan : …………………………………………
4. Pekerjaan : …………………………………………
5. Alamat : …………………………………………
6. Selanjutnya disebut : Pihak Yang Menyewakan Tanah /Rumah *) (PIHAK PERTAMA). ------
II. 1. Nama : …………………………………………
2. Umur : …………………………………………
3. Kewarganegaraan : …………………………………………
4. Pekerjaan : …………………………………………
5. Alamat : …………………………………………
6. Selanjutnya disebut : Pihak Yang Menyewa Tanah/Rumah*) (PIHAK KEDUA). ------------------------
-------------Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa menyewa, dengan Ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :--------------------------------
BAB I
OBJEK SEWA MENYEWA
Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA menyatakan memiliki sebidang tanah/sebuah rumah*) seluas : …………Meter Persegi (M2), yang terletak di Rt. …../Rw.……Dusun………………………………Desa……………… Kecamatan …….. Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas : -----------
a. Sebelah Barat dengan ukuran : + Meter, berbatasan dengan tanah ……………………………………………………...
b. Sebelah Timur dengan ukuran : + Meter, berbatasan dengan tanah………………………………………………………
c. Sebelah Utara dengan ukuran : + Meter, berbatasan dengan tanah………………………………………………………
d. Sebelah Selatan dengan ukuran : + Meter, berbatasan dengan tanah ……………………………………………………...
(2) Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Perjanjian ini. --
(3) Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan menyewa tanah/rumah *) tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA, digunakan untuk: ……………………………………………………...
BAB II
JANGKA WAKTU
Pasal 2
(1) PIHAK PERTAMAmenyatakan menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah tersebut pada Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini dalam jangka waktu …… (……………………….…………………..) tahun. ---------------------------------------------------------------------------
(2) Dalam masa penyewaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA berjanji tidak akan mengalihkan Sewa Menyewa Tanah/Rumah *) tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini kepada Pihak lain, tanpa sepengetahuan dan Persetujuan PIHAK PERTAMA. ------
(3) Masa Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dengan suatu Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang baru. --------------------------------------------------
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
(1) Besarnya Tarif sewa yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebanyak …………… (………………….) Kilogram (Kg) Padi / sebesar Rp…………………(………………………….)**) untuk setiap tahunnya. -----------------------------------------------------------------------
(2) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibayar sekaligus oleh PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA, sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pertama, dan untuk tahun selanjutnya dibayar terlebih dahulu pada awal tahun yang bersangkutan selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini.
(3) PIHAK PERTAMA menyatakan kepada PIHAK KEDUA, bahwa tanah/rumah *) yang disewakan pada Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini tidak dalam keadaan sengketa dan tidak dalam keadaan dijadikan jaminan hutang piutang kepada Pihak manapun juga. -------------------
(4) PIHAK KEDUA sejak menyewa tanah/rumah *) pada Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA, berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kewajiban-kewajiban lain atas tanah/rumah*) dimaksud. ----------------------------
(5) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah patok tanah/bentuk bangunan rumah *) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. --------------------------------------------------------------------
BAB IV
SANKSI
Pasal 4
(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar tarif sewa dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, dan setelah diterimanya Surat Teguran/Peringatan dari PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib melunasi pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini. -----------
(2) PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, wajib membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran tarif sewa kepada PIHAK PERTAMA. --------------------------------------------------------------------
(3) Apabila tanah yang disewakan PIHAK PERTAMA dalam keadaan sengketa atau dijadikan jaminam hutang dengan Pihak lain, PIHAK KEDUA berhak menuntut PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------------
BAB V
PEMBATALAN PERJANJIAN
Pasal 5
Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan Kedua belah Pihak atau atas Putusan Pengadilan. --------------------------------------------
BAB VI
PENUTUP
Pasal 6
(1) Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak tanpa adanya unsur tekanan atau Paksaan oleh Pihak manapun juga, dan Kedua belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi tersebut di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------
(2) Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak tanggal dibuatnya. -------
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ………………….
pada tanggal ………………
|
(NAMA JELAS) (NAMA JELAS)
Para Saksi:
(1) NAMA JELAS (…………………………………)
(2) NAMA JELAS (……………………………..…..)
MENGETAHUI:
Kepala Desa ……………………. ,
(NAMA JELAS)
Catatan : Bentuk dan format Perjanjian Sewa menyewa tanah/rumah ini hanya merupakan Pedoman. Mengenai isi Perjanjian tergantung pada kesepakatan antara Kedua belah Pihak.
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Tarif sewa sesuai kesepakatan, dapat berupa harga Padi atau sejumlah uang yang disepakati Kedua belah Pihak.
LAMPIRAN IX : PERATURAN KEPALA DESA ……………….
NOMOR : …. TAHUN 2010
TANGGAL : …………………..
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ………..NOMOR .. TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA …………………….
![clip_image002[1]](http://lh4.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PZnntqVCI/AAAAAAAAAWA/5BiZ5IFbLrw/s1600-h/clip_image00213.jpg "clip_image002[1]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
………, ………………2010
Nomor : Kepada
Sifat : Biasa. Yth. Bapak Kapolsek …………..
Perihal : Mohon Izin Keramaian di-
T e m p a t
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa ……… Kecamatan …………, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
1. Nama lengkap :
2. Jenis kelamin :
3. Tampat, Tgl. Lahir :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Untuk Maksud/Tujuan :
9. Waktu Pelaksanaan :
a. Hari :
b. Tanggal :
c. Tempat Acara :
10. Keterangan lain :
a. Bahwa yang berangkutan, sampai saat ini memang benar bertempat tinggal di Desa …….. Kecamatan …….., dengan alamat sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas.
b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perayaraan/acara dimaksud di atas, yang berangkutan sebagai Penanggung Jawab.
c. Perayaan dimaksud dimeriahkan oleh TANJIDOR / BAND dan diramaikan oleh para undangan baik dari dan luar Desa …………………….
d. Atas maksud tersebut, Pemerintah Desa Kalimas tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi/kebenaran kepada yang bersangkutan di atas untuk melaksanakan kegiatan/perayaan.
Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk menjadi bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.
Kepala Desa ………………….. ,
(NAMA JELAS)
LAMPIRAN X : PERATURAN KEPALA DESA …………………
NOMOR : ….. TAHUN 2010
TANGGAL : ……………………
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ……….……..NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ………………………………….
![clip_image006[1]](http://lh5.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PZqn1TYbI/AAAAAAAAAWI/maGvfkw24gM/s1600-h/clip_image00612.gif "clip_image006[1]"){kind=small} |
![clip_image003[6]](http://lh3.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PZtY5ei8I/AAAAAAAAAWQ/vUO8XhMVg6s/s1600-h/clip_image00363.jpg "clip_image003[6]"){kind=small}
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
SURAT REKOMENDASI IZIN GANGGUAN
NOMOR:
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ……….. Kecamatan……………..., dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat :
a. Rt. / Rw. :
b. Dusun :
c. Desa :
d. Kecamatan :
7. Keterangan :
a. Bahwa yang namanya tersebut di atas adalah benar Penduduk Desa …….. Kecamatan …………………….., dengan alamat sebagaimana tercantum pada angka 6.
b. Bahwa atas persetujuan dari Pihak sebelah menyebelah terhadap kegiatan usaha dari yang bersangkutan (Denah Lokasi dan Persetujuan Tetangga sebagaimana terlampir), Pihak Pemerintah Desa tidak berkeberatan memberikan Rekomendasi atas kegiatan Usaha:……………………………………………………………...
c. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dibuatnya.
Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.
Dibuat di …………………..
pada tanggal …………2010
Kepala Desa ……………. ,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
Lampiran Surat Rekomendasi Kepala Desa ……………………….. Kecamatan …………………………….
Nomor :
Tanggal :
I. DENAH LOKASI
U
 |
 |
Jalan Raya …………………..
 |  |
Gang …………..
Perbatasan Tanah D
II. PERSETUJUAN TETANGGA
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, tidak berkeberatan untuk maksud Sdr. ……………………………………………….untuk melaksanakan kegiatan Usaha ……………………………………………….disebelah kediaman/perwatasan tanah kami.
Atas persetujuan tersebut, kami membubuhkan tanda tangan sebagaimana tersebut di bawah ini:
| NO. | KEDUDUKAN USAHA | NAMA TETANGGA | TANDA TANGAN |
| 1. | Sebelah Utara | Jalan Raya …………………. | 1. |
| 2. | Sebelah Selatan | Tuan D | 2. |
| 3. | Sebelah Timur | Tuan C | 3. |
| 4. | Sebelah Barat | Tuan A | 4. |
Mengetahui :
Kepala Desa ………………….. ,
(NAMA JELAS)
LAMPIRAN XI : PERATURAN KEPALA DESA ……………………..
NOMOR : …. TAHUN 2010
TANGGAL : …………………..
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ………..NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ………………………..
 |
PEMERINTAH DESA KALIMAS
KECAMATAN SEI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat: Kalimas Jalan Raya Kalimas No. 26 Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya
SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA
NOMOR: /M-09/2010
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ……… Kecamatan ……….. , dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
1. Nama lengkap :
2. Tempat, tangal lahir :
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
4. Kewarganegaraan : Indonesia.
5. Nama Perusahaan :
6. Bentuk Badan Usaha : PT / CV/ Firma / Perkumpulan / Kongsi / Perseorangan *)
Lain-lain sebutkan :
7. Jenis Usaha :
8. Jabatan di Perusahaan :
9. Modal Usaha : Rp.
10. Alamat Tinggal / Kantor*) :
a. Rt/Rw. :
b. Dusun :
c. Desa : .
d. Kecamatan : .
11. Keterangan :
a. Bahwa yang namanya tersebut di atas adalah benar penduduk Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten Kubu Raya dengan alamat sebagaimana tersebut pada angka 10.
b. Bahwa atas kegiatan usaha yang dilaksanakan tersebut pada angka 7 di atas, Pihak Pemerintah Desa tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan.
c. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan digunakan untuk :
Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ………………….
pada tanggal ………..2010
Kepala Desa ………...,
(NAMA JELAS)
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
LAMPIRAN XII : PERATURAN KEPALA DESA ……………………
NOMOR : …. TAHUN 2010
TANGGAL : ……………………
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA………………... NOMOR … TAHUN 2010 TENTANG PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI DESA ………………………………..
TANDA PENERIMAAN
Nomor:
Sudah terima dari :
Banyak Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya pembuatan Surat: …………………………………….., sesuai Peraturan Desa ……… Nomor … Tahun 2010
…………… , ………………..2010
![clip_image018[1]](http://lh6.ggpht.com/_AT8hARHsSj8/S4PaJ8wLPcI/AAAAAAAAAXY/PXyDRnjnhCY/s1600-h/clip_image01812.gif "clip_image018[1]"){kind=small}
Rp. Kepala Desa …………….. ,
(NAMA JELAS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar